BRIN: Kawasan Pantura Terancam Tenggelam Akibat Penurunan Tanah Ekstrem

Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa menghadapi ancaman eksistensial. Banjir rob yang kian parah diperkirakan akan menenggelamkan banyak wilayah secara permanen. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membeberkan fakta bahwa kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan air laut global menjadi "bom waktu" bagi pesisir utara.

Kecepatan Penurunan Tanah yang Mengkhawatirkan

Banjir rob di wilayah Pantura bukan sekadar akibat fenomena pasang surut laut. Data riset BRIN yang menggunakan teknologi geospasial mutakhir seperti InSAR dan GNSS menunjukkan bahwa pesisir utara Jawa mengalami land subsidence (penurunan muka tanah) dengan kecepatan yang ekstrem.

Dalam catatannya, Demak menduduki posisi terparah dengan laju amblesan mencapai 16 cm per tahun. Wilayah lain menyusul dari dekat: Jakarta (15 cm/tahun), Sidoarjo (14 cm/tahun), dan Pekalongan (11 cm/tahun). Di sisi lain, perubahan iklim memicu kenaikan muka air laut global dengan laju 2,4 hingga 4,3 mm per tahun.

Mengapa Tanah Terus Ambles?

Penurunan tanah di Pantura dipicu oleh dua kelompok faktor utama:

1. Eksploitasi Air Tanah Berlebihan: Pengambilan air tanah dalam secara masif oleh industri, hotel, dan permukiman menyebabkan akuifer (lapisan pembawa air) di bawah tanah mengempis, sehingga permukaan tanah ikut turun.
2. Beban Bangunan Masif: Pembangunan infrastruktur dan kawasan industri yang sangat masif di sepanjang pesisir menekan sedimen muda (kuarter) yang secara alami masih mengalami kompaksi.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Abrasi telah merusak 65,8 persen garis pantai dari Serang, Banten hingga Situbondo, Jawa Timur. Tambak-tambak warga dan mangrove yang dulunya menjadi sabuk hijau kini telah lenyap ditelan laut.

"Lebih dari 55 juta jiwa di 20 kabupaten/kota Pantura hidup dalam bayang-bayang genangan permanen. Tanpa langkah mitigasi terpadu seperti penghentian penyedotan air tanah dan pembangunan tanggul laut (Giant Sea Wall), kerugian ekonomi yang ditanggung bisa mencapai ratusan triliun rupiah."

Pemerintah kini dituntut bergerak cepat. Selain mitigasi struktural melalui tanggul raksasa, langkah rehabilitasi mangrove dan penyediaan air bersih perpipaan sebagai substitusi air tanah menjadi solusi yang harus disegerakan.